Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI Menurut Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966

Mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI Menurut Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966, urutannya adalah sebagai berikut :

1. UUD
2. TAP MPR
3. UU, termasuk PERPU
4. PERPEM
5. KEPPRES
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain.

Baca Juga : 6 Software Desain Grafis Komputer Terbaik dan Terpopuler

Berikut adalah penjelasan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI Menurut Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 

a.       Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahuun 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

b.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR)
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.

c.       Undang-Undang/Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.

d.      Peraturan Pemerintah (PP)
PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

e.       Keputusan Prersiden
Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur.

f.       Peraturan Pelaksanaan Lain Seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain
Peraturan pelaksana ialah peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang yang ada di atasnya untuk mengatur suatu hal tertentu yang secara tegas atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.
Contoh peraturan pelaksana adalah Peraturan Menteri, menurut Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaran urusan tertentu dalam pemerintahan.

     Baca Juga : 4 Periode Perkembangan Kehidupan di Bumi

Share this post